Kasus arisan DSP, Terdakwa dituntut 11 Tahun penjara dan dendan 10M

Setelah mengalami penundaan sidang sebanyak tiga kali, Dua terdakwa kasus arisan DSP yang menghebokan pulau Belitung akhirnya Fabruari 2017 lalu, akhirnya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Beltim masing-masing 11 tahun penjara.

Selain dituntut 11 tahun penjara, keduanya juga dituntut denda masing-masing Rp 10 Miliar berikut sejumlah barang bukti lainnya termasuk tanah seluas 1600 m persegi  dirampas untuk negara. Sidang yang dipimpin ketua  Majelis Hakim yang diketuai Adria Dwi ASfandi,SH,.MH dengan Hakim Anggota Andi Bayu Mandala Putera Syadli,SH dan Mahendra Adhi Purwanta ,.SH,.MH digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpandan, Belitung, Selasa 21 November 2017) dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap kedua terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum JPU Armadi Barus, SH dalam tuntutannya menyebutkan bahwa kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 3 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo pasal 55 ke 1 ayat 1 KUHP dan pasal 46 ayat 1 Jo pasal 16 UU RI no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan junto pasal 55 ke 1 ayat 1 KUHP, dan pasal 372 KUHP junto pasal 55 ke 1 ayat 1 KUHP serta pasal 378 KUHP junto pasal 55 ke 1 ayat 1 KUHP.

Perbuatan kedua terdakwa dinilai JPU dalam mengumpulkan uang dari masyarakat tidak memiliki izin dari Bank Indonesia selaku pemegang otoritas yang sudah ditunjuk pemerintah. Mendengar tuntutan JPU, kedua terdakwa Alfajar alias Aci dan Destari Sulius Putri  yang berkas perkaranya disidangkan secara terpisah langsung lemas dan meneteskan air mata. Usai sidang, penasehat hukum kedua terdakwa Rio A Sopacua,SH ketika ditanya mengatakan akan melakukan pembelaan (Pledoi) pada sidang minggu depan depan.

Selain pledoi dari penasehat hukum, kedua terdakwa juga akan membacakan pembelaannya secara pribadi.Sidang dengan agenda pembelaan kedua terdakwa ditunda minggu depan, Selasa (28 November 2017) mendatang.

Source: kejari-beltim.go.id

Tags: