Kejari Tahan Pejabat Dispenda Terkait Kasus Pembangunan Gedung Tahun 2015

TANJUNGPANDAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung resmi melakukan penahanan terhadap salah seorang pejabat Dispenda Kabupaten Belitung berinisial (AI). AI yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2016, diduga terlibat kasus korupsi pembangunan Gedung Kantor Dispenda tahun 2015.

Kepala Kejari (Kajari) Belitung Sekti Anggraini SH MH mengatakan, penahanan PPK proyek tersebut tentunya sudah memenuhi seluruh unsur sebagaimana yang disangkakan. Berkas sudah dinyatakan lengkap. Mulai dari keterangan saksi-saksi, hasil audit perhitungan kerugian negara, keterangan ahli, bukti surat dan petunjuk serta keterangan tersangka.

Berdasarkan hasil perhitungan Tim Audit BPKP Babel, ada kerugian negara sekitar Rp179.957.409 dalam proyek senilai Rp7.185.754.000 yang bersumber dari APBD Belitung. BPKP menemukan ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran bersih setelah dipotong pajak-pajak yang telah diterima di rekening rekanan PT. DAU.

Menurut perhitungan ahli dari HATSINDO Provinsi Banten, seharusnya bobot pekerjaan saat itu baru 37,44 persen dengan realisasi pembayaran fisik terpasang setelah dipotong pajak yakni sebesar Rp2.372.396.280. Namun dalam laporan progres saat pemutusan kontrak nilai yang diterima sebesar Rp2.552.353.690 dengan bobot pekerjaan 40,28 persen.

Perbuatan yang dilakukan tersangka AI telah memenuhi unsur dalam primair Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Republik
Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-l KUHP Subsidair Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, itu juga sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-l KUHP, disangkakan kepada tersangka yang mana ancaman hukuman tersebut adalah pidana penjara paling lama 20 tahun. Berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka.
“Hari ini (Rabu,red) kami melakukan tahap dua, yaitu penyerahan tersangka AI dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Selain itu, kami juga melakukan penahanan terhadap tersangka, yang dititipkan dirumah tahanan negara (Rutan). Sebab selama ini tersangka belum ditahan,” kata Kajari kepada Belitong Ekspres (grup radar bangka..red), Rabu (3/1), kemarin.

Kajari menegaskan, penahanan ini demi menghindari adanya disparitas (perbedaan) dalam penanganan perkara. Oleh karena itu pihaknya mengusulkan kepada pimpinan untuk
melakukan penahanan terhadap tersangka AI dengan jenis penahanan di Rutan.

“Sementara perkara atas nama MFF (Berkas perkara terpisah –
tahap persidangan) selaku Kepala Cabang PT. DAU yang pada saat ini dalam proses penuntutan (pemisahan berkas),” ucapnya sembari mengatakan untuk tersangka lain MN masih masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). 

 

artikel by http://m.radarbangka.co.id/berita/detail/belitong/48467/kejari-tahan-pejabat-dispenda-terkait-kasus-pembangunan-gedung-tahun-2015.html

Source: http://kejari-belitung.go.id

Tags: