Lomba Karya tulis, Kajari Bangka Barat memperoleh peringkat ke-2

Pada tanggal 16 Juli 2018, Dr. Neva Sari Susanti,  SH, M. Hum kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat mengikuti perlombaan karya tulis Dalam acara : Seminar Nasional ANTISIPASI HUKUM NASIONAL MENGHADAPI ERA GLOBALISASI DAN TANTANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA. Dalam rangka HBA ke-58.


Karya tulis dengan judul: “Strategi kejaksaan RI dalam meningkatkan Kepercayaan Publik di era keterbukaan informasi” memperoleh juara ke-2 dari 39 peserta.

Karya tulis juara ke-2

STRATEGI DAN UPAYA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK
DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI

PENULIS :
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT
Dr. NEVA SARI SUSANTI., SH., M.Hum.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Di Indonesia keterbukaan informasi mulai dirasakan sejak reformasi dan pemilihan presiden secara langsung. Sejak saat itu masyarakat kita lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Hal ini terjadi mengingat rezim Orde Baru selama 32 (tiga puluh dua) tahun membelenggu kebebasan seseorang untuk berekspresi dan berpendapat. Pada masa itu tingkat kepercayaan masyarakat terutama kepada aparat penegak hukum bisa dikatakan jatuh pada titik nadir yang terendah.
Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tentunya akan menghambat proses pembangunan. Sesungguhnya hal yang paling utama untuk menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) dibutuhkan adanya public trust. Publik Trust (kepercayaan Masyarakat) terhadap aparat penegak hukum merupakan suatu kekayaan / asset yang harus dimiliki oleh lembaga pemerintah. Seperti halnya lembaga pemerintahan yang lainnya maka Kejaksaan R.I. harus menjaga assetnya tersebut.
Untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan terdapat survey yaitu survey kepuasan public terhadap kinerja pemerintah. Survei Polling Centre, bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), melakukan survei antikorupsi 2017. Survei dilakukan pada periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi. Adapun perolehannya sebagai berikut: KPK: 86%, Presiden: 86%,BPK: 72%, MA: 66%, Media: 64%, Kejaksaan Agung: 63%, Pemerintah daerah: 63%, LSM/ormas: 63%, Kementerian: 62%, Polisi: 57%, Ombudsman RI (ORI): 54%, DPR: 51%, Perusahaan Swasta: 49%, Partai Politik: 35%.
Terlihat disini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan R.I. yaitu sebesar 63%, bisa dikatakan sudah cukup baik, akan tetapi dirasakan belum maksimal. Oleh karena itu pekerjaan rumah yang sangat berat bagi Kejaksaan adalah melaksanakan keterbukaan informasi public sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Sementara itu masyarakat menilai Keterbukaan Informasi terhadap suatu lembaga penegak hukum dapat diukur dari upaya instansi / lembaga tersebut melakukan pemberantasan korupsi. Hal ini sama sebagaimana yang terdapat dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), juga diyakini bahwa keterbukaan informasi sebagai langkah awal dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Rumusan Masalah:
Memperhatikan hal tersebut diatas maka apakah untuk memperoleh kepercayaan adalah perkerjaan yang sulit ? Jangan sampai untuk meraih Public Trush itu hanya merupakan suatu Mission Imposible. Oleh karenanya dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Era Kebebasan Informasi dan kemajuan Teknologi ini maka rumusan masalahnya adalah : Bagaimana Strategi dan Upaya Kejaksaan R.I. untuk meningkatkan Kepercayaan Masyarakat dalam Penegakan Hukum?

BAB II
PEMBAHASAN

Keterbukaan informasi Publik sebagai Hak Fundamental
Membahas mengenai keterbukaan Informasi Publik maka kita dapat mengetahuinya dari lintasan sejarah:
Menurut Suprawoto, apabila kita melihat sejarah perkembangan keterbukaan informasi, Fakta sejarah menunjukkan , setiap pemerintahan yang tengah berkuasa di Indonesia pada awalnya selalu memberikan janji kemerdekaan terhadap kebebasan berpendapat , berkumpul, mengakses informasi serta kebebasan pers. Namun dalam perjalan selanjutnya , yang terjadi sangat berbeda atau bahkan bertolak belakang. Alih-alih menjamin kebebasan , berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru cenderung membatasi kebebasan , bahkan mengancamnya.

Kebebasan untuk memperoleh informasi ini dikategorikan oleh Vasak masuk dalam kategori Generasi Pertama Hak Asasi Manusia:
Kebebasan atau hak-hak generasi pertama sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yaitu hak-hak manusia yang Klasik:. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kunngkungan kekuasaan absolutism Negara dan kekuatan kekuatan sosial lainnya-sebagaimana yang muncul dalam revolusi yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan ke 18. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakekatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menhormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (Kedaulan Individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan , perlindungan terhaap hak milik,kebebasan berpikir , beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran , hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Lebih lanjut mengenai kebebasan, dikatakan oleh Hamid Awaludin bahwa:
Konsep kebebasan itu sendiri amat luas cakupannya. Terminologi kebebasan , pada umumnya kita adopsi dari kata bahasa Inggris : Freedom. Dalam konteks ini kebebasan bisa mengandung makna kewenangan atau hak untuk berbuat atau berbicara. Bisa juga dipersepsikan sebagai hak untuk menentukan diri sendiri.
Akan tetapi kebebasan memperoleh informasi haruslah sesuai dengan undang-undang yang ada sehingga keterbukaan informasi tersebut sesuai dengan etika moral dan dapat dipertanggung jawabkan. Berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, terdapat landasan hukum / dasar hukum Keterbukaan Informasi Publik yaitu:
1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28F dinyatakan bahwa : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
2. Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
3. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU No. 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Undang Undang Nomer 14 tahun 2008 tentang KIP menjadi dasar hukum, bagi masyarakat untuk dapat mencari, memperoleh sumber berita, serta menyampaikan informasi secara transparan.
Sementara itu untuk landasan / dasar hukum international Keterbukaan Informasi Publik dapat diketemukan pada:
Pasal 19 ayat (2) dan (3) Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights – ICCPR). Keberadaan hak atas informasi dalam ICCPR menunjukan jaminan pemenuhan hak atas informasi itu sendiri. Selain itu, keberadaan hak ini juga diatur dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights DUHAM) pada Pasal 19 yang menjamin kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
Memperhatikan dasar hukum keterbukaan informasi publik tersebut mengindikasikan bahwa sesungguhnya setiap orang / masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan mengakses informasi dari Kejaksaan. Hak memperoleh Informasi merupakan Hak Asasi Manusia, dapat dikatakan bahwa hak tersebut adalah hak yang sangat mendasar sehingga apabila hak tersebut dihalangi atau dibatasi , sama saja dengan melakukan pemenjaraan hak dasar manusia.
Dasar Hukum dalam Pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan RI.
Landasan hukum Kejaksaan untuk meningkatkan Kepercayaan Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi Publik yaitu:
Undang-undang Kejaksaan R.I. Nomor 16 tahun 2004 pasal 30 menyebutkan bahwa Kejaksaan Memiliki Tugas dan wewenang yaitu dalam bidang Ketertiban dan ketentraman Umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
b. Pengamanan Kebijakan Penegakan Hukum
c. Pengawasan Peredaran Barang Cetakan
d. Pengawasan aliran Kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negera
e. Pencegahan Dan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Tugas pokok dan fungsi intelijen Kejaksaan berdasarkan Pasal 622 adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :
1. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya;
2. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.
Peraturan Jaksa Agung No. Per-032 /A /JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.
Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS 001/A/JA/06/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI.
Strategi dan Upaya Kejaksaan dalam Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Publik.
Penegakan hukum tidak selalu harus dengan menerapkan peraturan perundang-undangan, sebagai aparat penegak hukum, jaksa dituntut untuk bertindak menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat. Pendekatan yang harus dilakukan oleh Kejaksaan tidak harus selalu melalui pendekatan normative. Hal ini juga dikatakan oleh Sulistyowati Irianto, sebagai berikut:
Para ahli dalam studi pluralisme hukum klasik menunjukkan bahwa hukum Negara bukanlah satu-satunya acuan berperilaku dalam masyarakat. Dalam banyak konteks bahkan dapat ditunjukan bahwa masyarakat memiliki cara berhukum (doing law) nya sendiri. Ada banyak acuan normative yang menjadi pedoman berperilaku dalam masyarakat, yang berasal dari berbagai sumber, seperti agama, adat, kebiasaan-kebiasaan lain yang berkembang. Aturan hukum tersebut berasal dari agama, adat dan bisa jadi hukum lain yang tidak dapat dikategorikan dalam sumber hukum tertentu, diberi nama un named atau hybrid law.
Penegakan hukum tanpa harus melalui pendekatan normative dapat dilakukan kejaksaan dengan cara membuka akses Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya keterbukaan Informasi public diharapkan Pemerintah Indonesia dapat menuju pada good governance. Untuk menuju kearah tersebut maka diperlukan empat pilar yaitu : Ketanggapan (responsiveness), Transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability) dan Partisipasi (participation). yaitu :
Ketanggapan (responsiveness), artinya perhatian manajemen public harus secara konstan, intensif dan cepat terhadap informasi yang disampaikan secara langsung oleh warga, baik kepada birokrasi maupun melalui legislator atau politisi.
Transparansi (transparency), yaitu masyarakat diikutsertakan emmberi informasi secara benar, jujur dan adil.
Partisipasi (participation), yaitu masyarakat diikutsertakan memberikan informasi dalam membuat kebijakan dan berjalannya control sosial.
Akuntabilitas (accountability), yaitu menunjukkan suasana pemerintahan yang bertanggungjawab atas informasi kebijakan dan penyelengaraan pemerintah.

Memperhatikan ke 4 (empat) pilar tersebut dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi maka dapat ditentukan ada beberapa strategi yang bisa saja diterapkan oleh Kejaksaan R.I. Strategi dan upaya tersebut bisa disebut dengan inovasi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:
Penguatan Sumber Daya Manusia
Rekrutmen ahli dibidang Ilmu Komunikasi dan Kehumasan. Kejaksaan Membutuhkan PR atau Publik Relation atau biasa kita sebut Humas untuk ditempatkan tidak hanya ditingkat Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi , akan tetapi dibutuhkan juga PR di kejaksaan Negeri. Humas dimaksud tentunya menurut Dozier dan Broom yang dikutip Rosay Ruslan memiliki kemampuan untuk menjadi: Penasehat ahli, Fasilitator komunikasi, Fasilitator Proses pemecahan masalah dan Teknisi Komiunikasi.
Pendidikan dan Pelatihan.
Selain diklat kehumasan maka para Jaksa dapat dididik dan dilatih untuk mengikuti Diklat baik didalam maupun diluar negeri, misalnya Bimbingan Teknik Kehumasan, Diklat Penulisan dan Pembuatan Berita bagi para kasi Intelijen dan lainnya.
Program Magang
Seperti pendidikan dan pelatihan, maka pegawai kejaksaan tersebut ditempatkan di stasiun TV untuk membuat film pendek, iklan dan lain-lain. Kepiawaian dalam membuat film pendek dan iklan dapat membantu pada saat dilakukan penyuluhan hukum atau iklan pelayanan hukum.

Membuka akses informasi.
Bekerjanya suatu lembaga pemerintah pastilah didukung oleh tehnologi. Kejaksaan RI yang memiliki Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Negeri yang tersebar diseluruh Indonesia dapat membuka akses informasi yaitu dengan misalnya saja : membuat pelayanan internet gratis bagi masyarakat di setiap kantor kejaksaan. Pelayanan internet gratis itu dapat dibuat di Ruang Pelayanan Informasi Hukum yang ada di tiap Kantor Kejaksaan. Untuk membuka akses ini Kejaksaan dapat berkerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Hal lainnya yang terpenting adalah peran media sangat kuat untuk dapat mempengaruhi public. Penggunaan unsur retorika yang ngacu pada ethos, logos dan pathos, menurut arustoteles, dipercaya masih relevan dan memilki signifikasi dan membentuk opini public melalui media. Artinya dalam mempengaruhi pandangan public, media massa masih dipercaya memilki kekuatan sejauh dikemas dengan memadukan pendekatan rasional dan emosional sesuai proporsi dan tujuan penggunaannya.
Untuk Akses informasi tersebut Kejaksaan R.I. telah memiliki web site resmi Kejaksaan R.I. Hal ini pun dicontoh oleh Kejaksan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia telah memiliki web site resmi. Selain itu ada Program Unggulan Jaksa Agung MUda Intelijen adalah Program Jaksa Menyapa merupakan contoh unggulan praktek keterbukaan informasi di Kejaksaan.
Dalam Program Jaksa Menyapa ini Kejaksaan bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia. Dalam program ini setiap Kejati dan Kejari mendapatkan jadwal untuk siaran di radio. Lebih lanjut Kejaksaan juga dapat melakukan kerjasama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI), seperti program Jaksa Menyapa di RRI, Program Jaksa Menyapa juga dapat dilakukan di TVRI dengan pola dan kemasan yang lebih menarik. Bahkan mungkin dapat dibuat suatu sinetron atau cerita bersambung tentang kehidupan Jaksa, sehingga masyarakat akan mengerti siapa dan bagamana Jaksa tersebut.
Dukungan sarana dan prasarana.
Tidak dapat dipungkiri lagi kehidupan masyarakat Indonesia dipengaruhi dengan tehnologi. Teknologi menurut Prof Satjipto Rahardjo, merupakan factor yang sangat nyata peranannya dalam hubunan dengan perubahan sosail, mamun kesefahaman mengenai kemampuan nya yang sebenarnya untuk menimbulkan peubahan sosail itu, yaitu tentang apakah perubahan sosial tersebut benar-benar sumbernya layak hanya dikembalikan pada pennguna teknologi tersebut.
Tidak dapat dipungkiri sarana dan prasarana teknologi okmunikasi harus dimiliki Kejaksaan R.I.Sarana lainnya yaitu dengan dukungan Pers, melalui media Cetak, Media elektonik. Selain itu ada jenis Media Baru yaitu web/smart phone. Hal lainnya yang tidak bisa ditinggalkan adalah menyebaran informasi dengan media tradisional seperti: melakukan pertunjukan tradisional antara lain: pertunjukan seni wayang kulit, ketoprak, wayang golek, ngeremo, ludruk sementara di sumatera selatan yaitu seperti pertunjukan Dul Muluk dan lainnya.

Untuk sarana dan prasarana penunjang yang ada saat ini di setiap kantor Kejaksaan tersedia antara lain: Ruang Pelayan Informasi Publik dan Pos Pelayanan Hukum, meja layanan informasi, web site, dan lain-lainnya.
Libatkan Komunitas.
Bila berbicara komunitas maka yang tergambar biasanya adalah sekelompok orang yang memiliki ketertarikan / interest terhadap sesuatu yang sama. Di kota-kota besar banyak sekali berdiri komunitas. Mereka atau komunitas tersebut seringkali mengadakan kegiatan sosial ataupun sekerdar mengadakan kegiatan rutin ataupun mengadakan hiburan. Maka ada peluang bagi Jaksa untuk ikut aktif dalam kegiatan Komunitas tersebut. ATau buat komunitas baru misalnya dengan nama Komunitas Cinta Jaksa atau Komunitas Aku SaHabat Jaksa dan lainnya.
Komunitas-komunitas tersebut bekerja memnggunakan web atau internet melalui smart phone.Apabila ada kegiatan kejaksaan maka komunitas tersebut akan menyebarkan atau memviralkan kegiatan kejaksaan ke komunitas lainnya. Pada akhirnya Kejaksaan akan memperoleh informasi feed back dari para komunitas tersebut.
Jaksa Penghubung Masyarakat dan antar lembaga/institusi
Saat ini telah dicanangkan program Jaksa Masuk Sekolah, Setiap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melakukan penyuluhan hukum dan kegiatan terkait dengan penegakan hukum disekolah. Dibeberapa daerah, beberapa Kejaksaan Negeri mengadakan program Jaksa masuk pesantren., Jaksa Masuk masjid dll.Dengan program tersebut Kejaksaan hadir secara langsung dan lebih dekat dengan para generasi muda.
Akan tetapi dapat juga ditunjuk atau ditempatkan Jaksa diberbagai kedutaan besar yang memiliki kerjasama dengan Kejaksaan R.I. dan juga lembaga International / lembaga donor yang bermitra dengan Kejaksaan R.I. seperti UNODC (United Nations Office Drugs and Crime) dan lainnya. Penempatan jaksa jaksa di Kedutaan Besar dan dilembaga international sebagai Penghubung dan bekerja disana. Diharapkan dengan menempakan jaksa jaska tersebut maka dapat bantu pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa seperti melakukan promosi , kerjasama dan mefasilitasi kebutuhan kedua belah pihak.

 

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :
Hal yang paling utama untuk menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah adanya public trust. Publik Trust (kepercayaan Masyarakat) terhadap aparat penegak hukum dilakukan dengan cara melakukan keterbukaan informasi.
Keterbukaan Informasi Publik harus dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi etika moral serta dapat dipertanggungjawabkan.
Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak fundamental / hak dasar dan merupakan hak asasi manusia. Kejaksaan mendukung pemerintah Indonesia menuju Good Governance dengan melakukan Keterbukaan informasi melalui berbagai macam kegiatan seperti : pelayanan hukum pada pos pelayanan hukum , meluncurkan web site resmi Kejaksaan, membuat Program Jaksa Masuk Sekolah, Program Jaksa Menyapa, dan lain-lainnya
Saran:
Dalam rangka peningkatan kepercayaan masyarakat menuju Good Governance maka Kejaksaan RI melakukan strategi atau upaya tertentu dalam melaksanakan keterbukaan informasi public berupa:
Penguatan Sumber daya Manusia
Membuka akses informasi
Dukungan sarana Prasaran
Libatkan Komunitas
Jaksa Penghubung Masyarakat dan antar lembaga/instansi

DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
MaPPI FHUI PUI, makalah Kejaksaan R.I.dan keterbukaan informasi,:mappifhui.org. diunduh pada tanggal 15 Juli 2018.
Suprawoto, Government Public Relations Perkembangan dan praktek di Indonesia, Prenada Media, tahun 2017.
PUsat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, tahun 2010.
Sulistyowati Irianto, Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif PLuralisme Hukum, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berspersoektif Kesetaraan dan Keadilan , Nzaid, Yayasan Obor Indonesia, 2006.
Dr. Yusuf Zainal Abidin, MM Komunikasi Pemerintahan, Filosofi, Konsep dan Aplikasi, Pustaka Setia Bandung 2016.
Puspita Sari , Komunikasi Krisis Strategi Menngelola dan Menenenangkan Citra di mata Publik.. PT BPK Gunung Mulia, 2016.
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman Pengalaman di Indonesia, ALUMNI, 1979.
Detiknews.com tanggal 14 Juli 2018.
Undang-undang dan Peraturan:
Undang-undang Dasar 1945.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-undang Kejaksaan R.I. Nomor 16 tahun 2004.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Peraturan Jaksa Agung No. Per-032 /A /JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.
Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS 001/A/JA/06/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI.

Source: kejari-bangkabarat.go.id

Tags: