MoU Kejari Beltim dan DPRD Beltim

No comment 49 views

DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim) dan Kejaksaaan Negeri Beltim melakukan silaturahmi terkait penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama di bidang tata usaha negara dan perdata, di ruang rapat DPRD Beltim, Selasa (29/1). Penandatanganan kerja sama oleh kedua belah pihak telah dilakukan pada akhir Desember 2018 lalu.
Silaturahmi juga dihadiri, Wakil Ketua DPRD Beltim Jimmy Tjong, sejumlah anggota DPRD Beltim, Kasi Datun Kamarul Zaman, Kasi Pidsus Samsi Thalib, Kasi Intel Andri dan Kasi Pidum Riky Apriansyah.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Beltim Widagdo dan Ketua DPRD Beltim Tom Haryono menyepakati beberapa hal seperti bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun upaya hukum lainnya di bidang Tata Usaha Negara dan Perdata.
Ketua DPRD Beltim Tom Haryono mengemukakan, kerja sama kedua lembaga ini adalah bagian dari amanat undang-undang. Selain melengkapi administrasi, lanjutnya, pada dasarnya legislatif memang perlu pertimbangan hukum dari kejaksaan.
Ini kan seperti yang disampaikan, bahwa kita menjalankan undang-undang secara administrasi dan secara teknisnya kita butuh. Sebagaimana yang kita ketahui, kerja sama ini di bidang Tata Usaha Negara dan Perdata,” jelas Tom.
Tom mengatakan kerja sama antara DPRD Beltim dan Kejari Beltim bukanlah baru pertama kali dilakukan. Kesepakatan yang dilakukan saat ini merupakan pembaharuan atas apa yang telah disepakati sebelumnya.
“Sejak beberapa tahun lalu kami sudah menjalin kerja sama dengan kejaksaan. Ini hanya tinggal memperpanjang, memperbaharui saja, seperti itu. Jadi kita merasa dalam melaksanakan sesuatu seperti membentuk peraturan daerah, tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan, kami bisa melakukan koordinasi, konsultasi atau meminta bantuan dari kejaksaan. Syukur Alhamdulillah selama ini tidak pernah ada masalah, tapi tidak ada salahnya kalau sedia payung sebelum hujan. Tanpa pernah ada kerja sama, ada sesuatu baru mau datang kan repot,” bebernya.
Sementara itu, Kajari Beltim Widagdo mengucapkan terima kasih kepada DPRD Beltim karena mau bekerja sama dan memperpanjang MoU di bidang Tata Usaha Negara dan Perdata.
“Kami juga memastikan, ini merupakan salah satu tugas menjaga ketertiban umum dan di pusat dan daerah,” ujar Widagdo usai penandatanganan MoU.
Dikatakan Widagdo, Kejari Beltim akan siap membantu lembaga legislatif jika diperlukan, terutama dalam kaitan aspek hukum Tata Usaha Negara dan Perdata.
“Kalau pun nantinya DPRD membuat suatu kebijakan, ketentuan atau perda (peraturan daerah), dasar hukumnya harus kuat. Nanti kalau ada keragu-raguan, kami boleh memberi bantuan hukum,” kata Widagdo.
Widagdo mencontohkan keberadaan perda yang bisa digugat apabila tidak memiliki dasar hukum. Di sanalah nantinya kejaksaan hadir memberikan pertimbangan hukum atau pendapat hukum, guna menguatkan kelembagaan.
“Kami bisa memberikan legal opinion kalau ada permohonan pertimbangan untuk menyikapi suatu ketentuan, ketika pihak DPRD harus membuat keputusan atau perda. Supaya perda tidak bisa digugat karena perda juga bisa digugat kan karena ada kepentingan,” beber Widagdo.

Source: kejari-beltim.go.id

Tags: