Pemprov Babel Sambut Aditia Warman Sebagai Kajati Babel Yang Baru

Setelah pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, maka Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung sudah resmi dijabat oleh H Aditia Warman untuk menggantikan posisi Happy Hadiastuty. Dalam pergantian tersebut, Happy Hadiastuty menduduki jabatan Direktur I, Jaksa Muda bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Momen pisah sambut tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Abdul Fatah, Ibu Hj Melati Erzaldi, dan juga Forkopimda. Malam hari itu, Happy yang berbalut gaun merah marun tampak anggun didampingi oleh sang suami untuk menyampaikan kata sambutannya diatas panggung.

Happy mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saat Ia masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Babel. “Saya mohon maaf, apabila ada sikap atau tutur kata saya yang kurang berkenan, dan mungkin saya masih belum maksimal dalam bekerja selama ini,” ujar Happy.

Happy mengatakan bahwa Ia sudah beberapa kali menjadi kepala satuan kerja, namun baru kali ini di Bangka Belitung dapat merasakan keakraban yang luar biasa.

“Saya sudah beberapa kali menjadi Kasatker namun saya baru merasakan keakraban yang luar biasa disini, semua bisa diselesaikan dengan pertemuan-pertemuan non-formal,” ungkap Happy.

Happy berpesan kepada satuan kerjanya terdahulu agar memberikan support terbaiknya kepada penggantinya Aditia Warman. “ Terimakasih atas kerjasama selama ini, saya mohon untuk pengganti saya bisa mendapatkan support yang lebih baik,” pesannya.

Pada kesempatan yang sama, acara dilanjutkan dengan pemberian kata sambutan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Babel yang baru H Aditia Warman. Ia sudah mengenal sosok Happy Hadiastuty sejak lama, dan berharap akan menjalin kerjasama yang lebih baik lagi dan menjadi lebih bermakna.

Selanjutnya Aditia mengatakan akan mengubah paradigma penegaan hukum dalam kejaksaan. “Saya akan menegakkan hukum dalam bentuk pencegahan. Di kejaksaan sekarang ini mengubah paradigma penegakan hukum dalam bentuk penindakan menjadi pencegahan,” ungkap Aditia.

Kajati juga menyampaikan bahwa penegakan hukum dalam bentuk pencegahan merupakan suatu reaksi untuk melihat dan mencermati kebijakan pemerintah. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 dan 10 Tahun 2016 yang ditegaskan bahwa aparat penegakan hukum dalam perkara tindakan korupsi mengedepankan pencegahan.

Untuk itu Aditia menjelaskan, pencegahan bukan berarti tanpa dilakukan penindakan dalam pelanggaran. Penindakan akan dilakukan apabila telah memenuhi beberapa elemen. “Penindakan akan dilakukan apabila memenuhi 3 (tiga) elemen yaitu azas keadilan, azas legalitas, azas kemanfaatan,” pungkas Kajati.

Sumber : Pemprov babel