Penandatanganan Memorandum Of Understanding (Mou) Antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Dengan Kejaksaan Negeri Bangka Barat

Selasa tanggal 09 Juli  2019, sekira pukul 08.30 WIB s/d 09.35 WIB telah dilaksanakan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang OR I Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, dan dihadiri oleh :

  1. Bupati Kabupaten Bangka Barat.
  2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
  4. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangka Barat
  5. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bangka Barat
  6. Para Anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Bangka Barat
  7. Asisten Umum dan Pemerintahan Kab. Bangka Barat.
  8. Para Pejabat Eselon II dan IV di Pemerintahan Kab. Bangka Barat.

Selanjutnya dalam kegiatan tersebut, Bupati Kabupaten Bangka Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi di instansi Pemerintah yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh. Selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden tersebut lahir Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2105 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI. Kemudian berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa “di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Atas hal tersebut maka tentunya dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Bangka Barat perlu melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bangka Barat, yang dilakukan dengan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Hal tersebut bertujuan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat membantu mancapai Visi Bangka Barat Hebat 2021.

Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2105 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI tersebut, selanjutnya keluar Instruksi Jaksa Agung Nomor Ins-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4P dan TP4D. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 34 disebutkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Memberi pertimbangan hukum tersebut merupakan fungsi Kejaksaan jika ada instansi pemerintah yang meminta pertimbangan. Misalnya di dalam sebuah proyek pembangunan pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dapat meminta pertimbangan agar pelaksanaan pembangunan tersebut tidak menyalahi aturan perundangan-undangan. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Bupati Bangka Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Negeri Bangka Barat sebagai mitra dalam penegakan hukum dan menunjang pembangunan di Kabupaten Bangka Barat yang diwujudkan dengan Perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

acara tersebut diakhiri dengan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Kejaksaan Negeri Bangka Barat, serta foto bersama dengan Bupati Bangka Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Sekretaris Daerah Bangka Barat dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)

 

 

Source: kejari-bangkabarat.go.id

Tags: