PENANDATANGANAN NOTA KESEPALATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KAB. BANGKA BARAT DENGAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, sekira pukul 10.00 WIB s/d 11.00 Wib telah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat serta dihadiri dihadiri oleh :


1. Bupati Bangka Barat.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
3. Asisten Umum dan Pemerintahan Kab. Bangka Barat.
4. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bangka Barat.
5. Para Pejabat Eselon II dan IV di Pemkab. Bangka Barat.


Bahwa Kepala kejaksaan Negeri Bangka Barat memberikan apresiasi kepada Bupati Bangka Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Negeri Bangka Barat sebagai mitra dalam penegakan hukum dan menunjang pembangunan di Kabupaten Bangka Barat yang diwujudkan dengan Perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negera dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) serta memberi pesan, jangan sampai aparat Pemerintah Daerah Bangka Barat terlibat dalam kasus Korupsi yang akhirnya berurusan dengan Kejaksaan maupun Kepolisian. untuk itu, aparatur Pemerintahan harus memiliki niat yang tulus untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). selanjutnya berusaha untuk membaca, mempelajari dan melaksanakan semua peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, tujuannya adalah agar mengetahui mana yang dilarang dan mana yang harus dilaksanakan. apabila aturan-aturan tersebut dilanggar dapat berpotensi menjadi perbuatan melanggar hukum (melawan hukum). perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara dapat dijerat dengan Undang-Undang NO. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa salah satu program unggulan Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengedepankan aspek pencegahan melalui deteksi dini kegiatan-kegiatan pengadaan barang/jasa yang menggunakan dana APBD/APBN yang berpotensi terjadinya penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara, program ini di wujudkan dengan dibentuknya Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di pusat mapun di daerah. Keberadaan TP4 menempati posisi strategis untuk mencegah kebocoran uang negara sejak dini. Tercatat sepanjang tahun 2017 jumlah uang negara yang di kawal Kejaksaan RI sebesar Rp.977,08 triliun dari 10.270 kegiatan, jumlah ini meningkat 5 kali lipat dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah Rp.109,64 triliun yang mencakup 1.903 kegiatan. Untuk di daerah hukum Kejaksaan Negeri Bangka Barat sendiri sepanjang tahun 2017 jumlah kegiatan yang di kawal adalah sebanyak 13 kegiatan dan 2017 sebanyak 19 kegiatan per Mei 2018. Di bidang perdata dan tata usaha negara pada tahun 2017 terdapat 1 SKK dan tahun 2018 terdapat 6 SKK.

 

 

Source: kejari-bangkabarat.go.id

Tags: