Penyitaan Tanah Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Belitung Timur

Penyitaan aset terpidana korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralih atau hilangnya harta kekayaan dari terpidana korupsi yang kelakakan diputuskan oleh pengadilan, untuk disita sebagai pengganti kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Penyitaan aset pada praktiknya seringkali terjadi peralihan aset yang dilakukan oleh terpidana korupsi sehingga pengadilan menyatakan bahwa harta yang dimiliki terpidana korupsi tidak mencukupi untuk mengembalikan kerugian negara.

Permasalahan : Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara dan Apakah yang menjadi faktor penghambat penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan ditunjang dengan pendekatan lapangan berupa perolehan tambahan informasi serta opini penegak hukum. Narasumber terdiri dari, jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan akademisi.

Studi ini menghasilkan temuan sebagai berikut; pertama mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi berupa; penelusuran  aset, pembekuan aset, penyitaan aset, perampasan aset, dan pengelolaan aset. Kedua, beberapa faktor yangmenjadi penghambat dalam pelaksanaan penyitaan aset;

  1. Faktor hukum, belumadanya peraturan yang mengatur secara mendalam tentang tata cara penyelidikan aset, penyidikan aset, pembekuan, penyitaan danl ainnya.
  2. FaktorPenegak hukum berupa kemampuan aparat penegak hukum yang kurang memenuhi kapasitas yang patut dan layak terhadap pelaksanaan penegakan hukum.
  3. Faktor fasilitas dan sarana serta teknologi yang dapat menunjang dalam pelacakan harta kekayaan dari pelaku tindak pidana korupsi, dan belum adanya lembaga khusus yang menangani pelaksanaan penyitaan aset.
  4. budaya hukum sangat menentukan praktik penyitaan aset agar dapat berjalan dengan baik, karena budaya yang baik tentunya akan menghasilkan penegakan hukum
  5. Faktor masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap praktik tindak pidana korupsi bahkan pada praktik peralihan aset kekayaan terpidana korupsi.

Source: kejari-beltim.go.id

Tags: