Sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018

 

Sengketa pilkada bupati dan wakil bupati belitung tahun 2018 yang diajukan oleh pihak pemohon pasangan urut no.2 dengan pihak termohon KPU Kabupaten Belitung dengan kuasa termohon dari Tim Jaksa Pengacara Kejaksaan Negeri Belitung dalam pertimbangan hukum pada putusan nomor : 24/PHP.BUP/XVI/2018 tanggal 10 Agustus 2018, mahkamah konstitusi berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati belitung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati belitung tahun 2018 namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengaduan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf a uu pilkada dan pasal 7 ayat 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2017 sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pemohonan dalam perkara tersebut dengan demikian eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum.

Source: kejari-belitung.go.id