Kajari Belitung Timur Ingatkan Calon Kepala Daerah Jangan Langgar Aturan, Bisa Terancam Pidana

Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Abdur Kadir meminta agar semua pihak mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah (pilkada) di Belitung Timur yang akan berlangsung tahun 2020 ini.

“Semua pihak dapat mengawasi jalannya pilkada. Semua calon tentunya berusaha menang, cuma untuk menang itu harus profesional, tidak melanggar aturan-aturan khususnya tindak pidana, kalau kena tindak pidana tentunya akan berproses,” ucap Abdur Kadir didampingi Kasi Pidum Kejari Beltim Ricky Apriansyah, ditemui Posbelitung.co usai mengikuti rapat bersama sentra Gakumdu Beltim dalam rangka program kerja dan sosialisasi terkait potensi tindak pidana pemilihan di Kantor Bawaslu kabupaten Belitung Timur. Rabu, (26/2/2020).

Kajari Abdur mengingat unsur didalam Gakumdu yakni terdiri dari bawaslu, kepolisian dan kejaksaan, yang dibentuk ada dasar filosofinya supaya penanganan perkara dugaan tindak pidana bisa efisien dan efektif.

“Apa itu tindak-tindak pidana pemilu sudah diatur didalam UU pemilu, bagaimana misal seperti ASN posisinya yang harus independent dan netral, tapi bukan hanya ASN, mungkin bisa juga penggunaan fasilitas negara, tidak pidana pemilu lain yang bisa mempengaruhi dan sebagainya,” jelas Abdur Kadir.

Menurutnya tugas dari Sentra Gakumdu, supaya pemilu itu bisa berlangsung dengan langsung umum,bebas dan rahasia (LUBER) kemudian lancar dan independen.

Dia menjelaskan itu memang menjadi sasaran utama kualitas perkerjaan dari pada bawaslu yang didalamnya ada gakumdu, sehingga kepastian Hukum dalam penegakan hukum secara baik.

“Kalau itu bisa berjalan pemilu maka hasil output diharapkan pemilu itu berkualitas, tentunya dengan pemilu yang berkualitas masyarakat akan senang karena menghasilkan kepala daerah yang berkualitas,” ujarnya.

Abdur menjelaskan wujud dari pengawasan dari sentra gakumdu adalah, menampung dari laporan masyarakat, meninjau langsung temuan sendiri, sosiliasi edukasi hukum sehingga masyarakat lebih berpartisipasi mendukung dugaan tindak pidana.

“Jadi tidak semata-mata dari Bawaslu, masyarakat juga perlu proaktif, misal contohnya ada ASN kok ikut-ikutan, kok ada moneypolitik pakai amplop, termasuk juga media dapat juga berperan aktif melaporkan bisa ke gakumdu atau penegak hukum sehingga semua pihak dapat mengawasi jalannya pilkada,” bebernya. (Posbelitung.co/Suharli)

Source: kejari-beltim.go.id

Tag: