Kejari Beltim Tingkatkan Dugaan Mark Up Pembayaran BBM ke Tahap Penyidikan

Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur (Kejari Beltim), mengadakan konferensi pers terkait dugaan kerugian pembayaran BBM berdasarkan laporan masyarakat dan hasil laporan BPK.
Bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Manggar, dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Abdur Kadir, Kasub Bag Bin Ike Rosmawati, Kasi Intelejen, Adityo Utomo,SH, Kasi Pidum, Riki Apriansyah,  Kasi Pidsus, Samsi Thalib, Kasi Datun, Kamarul Zaman, Kasi Barang Bukti, Wawan Kurniawan, dan sejumlah wartawan media cetak dan online, Selasa (18/2/2020).

Dalam paparannya, Kajari Beltim, Abdur Kadir, mengatakan pihaknya akan membentuk tim penyelidik terkait adanya, dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran bahan bakar minyak (BBM) PT Multi Patra Persada oleh pemerintah kabupaten Belitung timur (Beltim)

“Berdasarkan laporan dari masyarakat dan tim tersebut, tentunya mempunyai argumentasi. Dari hasil beberapa penyelidikan ada beberapa fakta yang harus saya ungkap. Bahwa, dari beberapa fakta tersebut terdapat beberapa perjanjian kerjasama belanja bahan bakar minyak antara OPD, pemda beltim dengan PT Multi Patra Persada sejak dilakukan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019”, ujarnya.

Kemudian, lanjutnya Abdur kadir, ditemukan kelebihan tagihan pembayaran bbm sekitar sebesar Rp 300 perliter untuk semua jenis BBM, premium, pertalit, pertamax, dan solar telah terjadi sejak tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2019.

“Ketiga, bahwa perbuatan PT. Multi Patra Persada telah melakukan penagihan pembayaran BBM melebihi harga eceran tertinggi sebagaimana telah diatur peraturan menteri (No.39. Tahun 2014 tentang perhitungan harga jual eceren BBM sebagaimana telah diubah beberapa kali peraturan) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku’’, kata Abdur Kadir.

Dijelaskan dia, Menurutnya, selaku kaosul kepala OPD dan pihak kedua (PT.Multi Patra Persada), didalam perjanjian tersebut untuk melakukan pembayaran sebulan setelah diambil BBM nya. Selanjutnya, bahwa perbuatan PT.Multi Patra Persada yang melakukan penagihan pembayaran bahan bakar ,minyak (BBM), melebihi harga eceren tertinggi (HET), sebesar Rp.300 (tiga ratus rupiah) perliter untuk semua jenis BBm (premium, pertalit, pertamax dan solar) kepada pemerintah kabupaten Belitung timur merupakan perbuatan melawan hokum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara.

“Saya belum bisa menyebutkan angka kerugian Negara, tetapi ada laporan yang dibuatkan oleh BPK(Badan Pemeriksa Keuangan), berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan BPK perwakilan provinsi kepulauan Bangka Belitung di pangkal pinang ada 14(empat belas OPD) yang diperiksa dari 46 yang ada”, sebutnya.

Walaupun ini ranahnya ditahun 2018, sambungnya, tetapi tim penyelidik yang bekerja menemukan suatu fakta meskipun di tahun 2019 bulan Juni sudah tidak ada temuan setelah ditahun sebelumnya ada temuan dari BPK tersebut.

Dengan demikian, tim mengusulkan agar kasus ini ditingkatkan ketahap penyidikan.

“Atas usulan ini saya sebagai Kajari Beltim, mengundang tim eskus, tim penyelidik pusat untuk dapat menggelar perkara ini. Tadi pagi kita sudah melakukan eskus, semuanya sangat yakin dan sepakat untuk perkara ini ditingkatkan ketahap penyidikan. Dan saya juga menyetujui agar perkara ini ditingkatkan ke penyidikan, supaya kita lebih mendapatkan kepastian hukum siapa yang bertanggungjawab timbulnya perbuatan hukum serta timbulnya kerugian Negara. Dengan demikian dapat dipastikan siapa yang bertanggungjawab atas timbulnya kerugian Negara tersebut, sekarang baru disepakati ditingkatkan ke penyidikan ”, pungkasnya. (Suherman Fuad/Mar)

Source: kejari-beltim.go.id

Tag: