Saturday, April 17, 2021
  • Login
  • BERANDA
  • BERITA
  • PROFIL
    • VISI
    • MISI
    • MOTTO
    • TRI KRAMA ADHYAKSA
    • PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG
  • zona integritas
    • Pencanangan ZI
    • Pakta Integritas
    • Manajemen Perubahan
    • Penataan Tata Laksana
    • Penguatan Akuntabilitas
    • Penataan Sistem Manajemen SDM
    • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    • Penguatan Pengawasan
  • PERATURAN
    • UNDANG-UNDANG
      • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
      • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
      • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
      • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
      • Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
      • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
      • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
    • PERATURAN PEMERINTAH
      • PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
      • PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
      • PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
      • PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
      • PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
    • PERATURAN PRESIDEN
      • Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
  • I A D
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
  • PROFIL
    • VISI
    • MISI
    • MOTTO
    • TRI KRAMA ADHYAKSA
    • PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG
  • zona integritas
    • Pencanangan ZI
    • Pakta Integritas
    • Manajemen Perubahan
    • Penataan Tata Laksana
    • Penguatan Akuntabilitas
    • Penataan Sistem Manajemen SDM
    • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    • Penguatan Pengawasan
  • PERATURAN
    • UNDANG-UNDANG
      • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
      • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
      • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
      • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
      • Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
      • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
      • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
    • PERATURAN PEMERINTAH
      • PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
      • PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
      • PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
      • PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
      • PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
    • PERATURAN PRESIDEN
      • Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
  • I A D
No Result
View All Result
KEJATI BABEL
No Result
View All Result
Home berita

Kejati Kepulauan Bangka Belitung Gandeng LPP RRI Sebagai Sarana Edukasi kepada Masyarakat

babel01 by babel01
March 8, 2021
in berita, kliping pers
0
Kejati Kepulauan Bangka Belitung Gandeng LPP RRI Sebagai Sarana Edukasi kepada Masyarakat
0
SHARES
4
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Dalam rangka terus memberikan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bekerja sama dengan LPP RRI Provinsi Bangka Belitung dalam Program Talkshow Jaksa Menyapa.


Bertempat di Ruang Wicaksana Kejati kepulauan Bangka Belitung, penandatanganan MoU program bertajuk dialog interaktif tersebut dilakukan dan dihadiri oleh Kepala LPP RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung Dr I Made Suarnawan serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Bangka Belitung dan jajaran, Kamis (18/2/2021).


Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, program yang menggandeng LPP RRI ini merupakan inovasi dalam memberikan pelayanan serta edukasi kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung.

Kejaksaan se-Wilayah Bangka Belitung jalin kerjasama penyampaian informasi publik lewat program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa dengan LPP RRI Provinsi Bangka Belitung


“Kegiatan seperti dialog interaktif ini tentunya sangat bermanfaat dan merupakan salah satu upaya kejaksaan se-Bangka Belitung dalam melayani serta mengedukasi masyarakat tentang hukum, penyuluhan hukum, dan pendampingan hukum,” ujarnya.


Kajati Kepulauan Bangka Belitung menegaskan agar seluruh bidang-bidang di kejati maupun kejari se-Bangka Belitung dapat ikut berkontribusi dan bekerja sama untuk menyampaikan serta menginformasikan kepada masyarakat mengenai imbauan, prestasi-prestasi maupun kinerja-kinerja yang telah tercapai.

“Inovasi bentuk pelayanan publik terhadap masyarakat dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan tentang hukum, penyuluhan hukum dan pendampingan hukum seperti ini, semoga tetap berjalan dengan baik dan berkesinambungan, karena sangat bermanfaat untuk memberikan pelayanan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat dan memadai mengenai hukum,” jelasnya.

Previous Post

Dugaan Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit di Bank BUMN, Kejati Babel Segera Lakukan Penahanan

Next Post

Kejati Babel Ungkap Modus Dugaan Korupsi di BPRS Toboali, 22 Debitur dikelompokan Jadi Dua

babel01

babel01

Next Post
Kejati Babel Ungkap Modus Dugaan Korupsi di BPRS Toboali, 22 Debitur dikelompokan Jadi Dua

Kejati Babel Ungkap Modus Dugaan Korupsi di BPRS Toboali, 22 Debitur dikelompokan Jadi Dua

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopular

  • Jaksa Tahan Mantan Pimpinan BPRS Cabang Toboali, Status Tersangka Korupsi Bersama Nasabah

    Jaksa Tahan Mantan Pimpinan BPRS Cabang Toboali, Status Tersangka Korupsi Bersama Nasabah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kasus Tipikor BRI Kembali Menyeret 10 Tersangka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ketut Winawa Jabat Aspidsus Kejati Babel Jefferdian Pimpin Kejari Pangkalpinang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Penataan Sistem Manajemen SDM

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tersangka Tipikor BRI Semakin Gemuk, 10 Debitur Tersangka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BERANDA
  • PROFIL
  • ORGANISASI
  • PERATURAN
  • SARANA DAN PRASARANA

Link Terkait

Kejaksaan Agung RI
Kejari Belitung

Peta Lokasi

© 2021 KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
  • PROFIL
    • VISI
    • MISI
    • MOTTO
    • TRI KRAMA ADHYAKSA
    • PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG
  • zona integritas
    • Pencanangan ZI
    • Pakta Integritas
    • Manajemen Perubahan
    • Penataan Tata Laksana
    • Penguatan Akuntabilitas
    • Penataan Sistem Manajemen SDM
    • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    • Penguatan Pengawasan
  • PERATURAN
    • UNDANG-UNDANG
      • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
      • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
      • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
      • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
      • Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
      • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
      • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
    • PERATURAN PEMERINTAH
      • PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
      • PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
      • PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
      • PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
      • PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
    • PERATURAN PRESIDEN
      • Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
  • I A D

© 2021 KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In