Saturday, April 17, 2021
  • Login
  • BERANDA
  • BERITA
  • PROFIL
    • VISI
    • MISI
    • MOTTO
    • TRI KRAMA ADHYAKSA
    • PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG
  • zona integritas
    • Pencanangan ZI
    • Pakta Integritas
    • Manajemen Perubahan
    • Penataan Tata Laksana
    • Penguatan Akuntabilitas
    • Penataan Sistem Manajemen SDM
    • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    • Penguatan Pengawasan
  • PERATURAN
    • UNDANG-UNDANG
      • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
      • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
      • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
      • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
      • Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
      • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
      • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
    • PERATURAN PEMERINTAH
      • PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
      • PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
      • PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
      • PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
      • PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
    • PERATURAN PRESIDEN
      • Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
  • I A D
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
  • PROFIL
    • VISI
    • MISI
    • MOTTO
    • TRI KRAMA ADHYAKSA
    • PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG
  • zona integritas
    • Pencanangan ZI
    • Pakta Integritas
    • Manajemen Perubahan
    • Penataan Tata Laksana
    • Penguatan Akuntabilitas
    • Penataan Sistem Manajemen SDM
    • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    • Penguatan Pengawasan
  • PERATURAN
    • UNDANG-UNDANG
      • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
      • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
      • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
      • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
      • Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
      • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
      • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
    • PERATURAN PEMERINTAH
      • PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
      • PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
      • PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
      • PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
      • PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
    • PERATURAN PRESIDEN
      • Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
  • I A D
No Result
View All Result
KEJATI BABEL
No Result
View All Result
Home berita

Ketut Winawa Jabat Aspidsus Kejati Babel Jefferdian Pimpin Kejari Pangkalpinang

babel01 by babel01
March 8, 2021
in berita, kliping pers
0
Ketut Winawa Jabat Aspidsus Kejati Babel Jefferdian Pimpin Kejari Pangkalpinang
0
SHARES
35
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Ketut Winawa resmi menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Adpidsus) Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung

Ketut Winawa resmi menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Adpidsus) Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, menggantikan Edi Ermawan yang dipromosikan menjadi Kajari Banda Aceh.

Pelantikan Ketut Winawa, menjadi Adpidsus Kejati, ditandai upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang dipimpin Kejati Babel, I Made Suarnawan, digedung Wicaksana, Selasa (2/3/2021).

Selain, Ketut beberapa pejabat lainnya juga dilantik. Termasuk beberapa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan kordinator Kejati Babel.

Seperti Jefferdian yang dilantik menjadi kepala kejaksaan negeri pangkalpinang, menggantikan Ari Prioagung yang dipromosikan menjadi Aswas Kejati Sumut.

Sementara, IG Punia Atmaja Nr, dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, menggantikan Ali Nurudin yang dipromosikan menjadi Kajari Batang.

Satria Abdi, Yanuar utomo dan andi Hendrajaya, masing-masing dilantik sebagai koordinator pada kejaksaan tinggi Kepulauan Babel.

I Made Suarnawan, mengatakan proses pengangkatan penempatan dan alih tugas pejabat merupakan sebuah kebijakan organisasi yang senantiasa terus dilakukan secara berkelanjutan seiring dengan proses perjalanan organisasi yang harus terus bergerak maju secara berkesinambungan.

“Penempatan dan alih tugas ini untuk memenuhi tuntutan tugas yang semakin kompleks dan berkembang,” ujar I Made, Selasa (2/3/2021).

“Oleh karena itu, diperlukan evaluasi, pertimbangan yang matang, penilaian yang obyektif, sebagai dasar penempatan pejabat yang memiliki pengalaman, wawasan, dan kualitas yang memadai untuk ditugaskan pada posisi jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi.”

Menurut I Made, kinerja yang optimal, harus memastikan terselenggaranya penegakan hukum yang bermartabat dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini berkenaan dengan hal tersebut, saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik.

“Saya yakin penempatan saudara-saudara pada posisi yang baru ini akan semakin memberikan manfaat bagi terwujudnya kejaksaan yang profesional, modern, bermartabat, dan tepercaya. untuk itu, segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru guna akselerasi pelaksanaan tugas,” imbuhnya.

Previous Post

Tersangka Tipikor BRI Semakin Gemuk, 10 Debitur Tersangka

Next Post

Kasus Tipikor BRI Kembali Menyeret 10 Tersangka

babel01

babel01

Next Post
Kasus Tipikor BRI Kembali Menyeret 10 Tersangka

Kasus Tipikor BRI Kembali Menyeret 10 Tersangka

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopular

  • Jaksa Tahan Mantan Pimpinan BPRS Cabang Toboali, Status Tersangka Korupsi Bersama Nasabah

    Jaksa Tahan Mantan Pimpinan BPRS Cabang Toboali, Status Tersangka Korupsi Bersama Nasabah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kasus Tipikor BRI Kembali Menyeret 10 Tersangka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ketut Winawa Jabat Aspidsus Kejati Babel Jefferdian Pimpin Kejari Pangkalpinang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Penataan Sistem Manajemen SDM

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tersangka Tipikor BRI Semakin Gemuk, 10 Debitur Tersangka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BERANDA
  • PROFIL
  • ORGANISASI
  • PERATURAN
  • SARANA DAN PRASARANA

Link Terkait

Kejaksaan Agung RI
Kejari Belitung

Peta Lokasi

© 2021 KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
  • PROFIL
    • VISI
    • MISI
    • MOTTO
    • TRI KRAMA ADHYAKSA
    • PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG
  • zona integritas
    • Pencanangan ZI
    • Pakta Integritas
    • Manajemen Perubahan
    • Penataan Tata Laksana
    • Penguatan Akuntabilitas
    • Penataan Sistem Manajemen SDM
    • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    • Penguatan Pengawasan
  • PERATURAN
    • UNDANG-UNDANG
      • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
      • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
      • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
      • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
      • Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
      • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
      • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
    • PERATURAN PEMERINTAH
      • PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
      • PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
      • PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
      • PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
      • PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
    • PERATURAN PRESIDEN
      • Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
  • I A D

© 2021 KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In