Saturday, April 17, 2021
  • Login
  • BERANDA
  • BERITA
  • PROFIL
    • VISI
    • MISI
    • MOTTO
    • TRI KRAMA ADHYAKSA
    • PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG
  • zona integritas
    • Pencanangan ZI
    • Pakta Integritas
    • Manajemen Perubahan
    • Penataan Tata Laksana
    • Penguatan Akuntabilitas
    • Penataan Sistem Manajemen SDM
    • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    • Penguatan Pengawasan
  • PERATURAN
    • UNDANG-UNDANG
      • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
      • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
      • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
      • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
      • Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
      • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
      • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
    • PERATURAN PEMERINTAH
      • PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
      • PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
      • PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
      • PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
      • PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
    • PERATURAN PRESIDEN
      • Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
  • I A D
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
  • PROFIL
    • VISI
    • MISI
    • MOTTO
    • TRI KRAMA ADHYAKSA
    • PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG
  • zona integritas
    • Pencanangan ZI
    • Pakta Integritas
    • Manajemen Perubahan
    • Penataan Tata Laksana
    • Penguatan Akuntabilitas
    • Penataan Sistem Manajemen SDM
    • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    • Penguatan Pengawasan
  • PERATURAN
    • UNDANG-UNDANG
      • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
      • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
      • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
      • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
      • Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
      • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
      • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
    • PERATURAN PEMERINTAH
      • PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
      • PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
      • PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
      • PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
      • PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
    • PERATURAN PRESIDEN
      • Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
  • I A D
No Result
View All Result
KEJATI BABEL
No Result
View All Result
Home berita

Silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kep. Bangka Belitung disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

babel01 by babel01
March 8, 2021
in berita, kliping pers
0
Silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kep. Bangka Belitung disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
0
SHARES
3
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Anas Saeful Anwar didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro, Kepala Divisi Pemasyarakatan Yudi Suseno dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dulyono, melakukan Kunjungan Silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (9/02/2021). Kunjungan Kerja ini merupakan salah satu bentuk silaturahmi antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Kejaksaan Tinggi yang memang memiliki keterkaitan dalam hubungan tugas dan fungsi masing- masing.

Kepala Kantor Wilayah yang didampingi para Kepala Divisi disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Lanjut dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor Wilayah Anas Saeful Anwar menjelaskan maksud kedatangannya bersama Para Pimpinan Tinggi Pratama adalah menjalin silaturahmi dalam rangka memperkuat kolaborasi dan sinergitas dengan Jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, kunjungan ini dilakukan sekaligus koordinasi terkait rencana Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021.

Seperti diketahui setiap awal tahun selalu di deklarasikan janji kinerja dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) WBK/WBBM bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal ini sebagai wujud dari komitmen Kementerian Hukum dan HAM RI menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). 

Kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ini merupakan bentuk menata kembali Birokrasi Pemerintahan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Agar dapat memotong jalur birokrasi yang selama ini berbelit-belit dan mempermudah masyarakat dengan berbagai fasilitas penunjang sehingga masyarakat merasa dimudahkan dalam prosesnya dan cepat terlayani dengan baik.

Foto 3
Foto 4
Previous Post

Ikut Disuntik Vaksin Covid-19 Tahap Kedua, Kajati : Bukti Korps Kejaksaan Dukung Program Vaksinasi

Next Post

Kejati Babel Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit di Bank BUMN

babel01

babel01

Next Post
Kejati Babel Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit di Bank BUMN

Kejati Babel Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit di Bank BUMN

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopular

  • Jaksa Tahan Mantan Pimpinan BPRS Cabang Toboali, Status Tersangka Korupsi Bersama Nasabah

    Jaksa Tahan Mantan Pimpinan BPRS Cabang Toboali, Status Tersangka Korupsi Bersama Nasabah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kasus Tipikor BRI Kembali Menyeret 10 Tersangka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ketut Winawa Jabat Aspidsus Kejati Babel Jefferdian Pimpin Kejari Pangkalpinang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Penataan Sistem Manajemen SDM

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tersangka Tipikor BRI Semakin Gemuk, 10 Debitur Tersangka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BERANDA
  • PROFIL
  • ORGANISASI
  • PERATURAN
  • SARANA DAN PRASARANA

Link Terkait

Kejaksaan Agung RI
Kejari Belitung

Peta Lokasi

© 2021 KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
  • PROFIL
    • VISI
    • MISI
    • MOTTO
    • TRI KRAMA ADHYAKSA
    • PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG
  • zona integritas
    • Pencanangan ZI
    • Pakta Integritas
    • Manajemen Perubahan
    • Penataan Tata Laksana
    • Penguatan Akuntabilitas
    • Penataan Sistem Manajemen SDM
    • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    • Penguatan Pengawasan
  • PERATURAN
    • UNDANG-UNDANG
      • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
      • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
      • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
      • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
      • Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
      • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
      • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
    • PERATURAN PEMERINTAH
      • PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
      • PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
      • PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
      • PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
      • PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
    • PERATURAN PRESIDEN
      • Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
  • I A D

© 2021 KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In